Paket Proyek Disiapkan Pemerintah

Pemerintah menyiapkan paket proyek 12.061 paket reguler untuk barbagai proyek infrastruktur dari anggaran belanja tahun 2015. Diperkirakan, akan ada tambahan 4.000 paket lagi setelah APBN Perubahan 2015 untuk Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat disetujui.


Dalam APBN-P 2015, anggaran untuk Kementrian PUPR sebesar Rp 33 triliun.
"Proyek infrastruktur sebanyak 12.061 paket itu dari APBN 2015 sebesar Rp 85 triliun. Jumlah itu belum termasuk dari APBN-P 2015 dengan tambahan sekitar 4.000 paket," kata Pelaksana Tugas Sekretaris Jendral Kementrian PUPR Taufik Widjoyono.


Menurut Taufik, 12.061 paket reguler itu sudah mulai ditenderkan November 2014. Hingga kini, sekitar 30-40 persen paket yang sudah dalam proses tender. Sekitar 10-15 persen di antaranya merupakan paket infrastruktur dengan pengerjaan lebih dari setahun.


Menurut Taufik, dari 12.061 paket yang telah disiapkan, sebagian besar nilainya masih kurang dari 10 miliar. Kementeian PUPR berencana meningkatkan nilai paket. Namun, langkah itu harus disiapkan bertahap, terutama melihat kemampuan dan aktivitas distribusi penyedia jasa kontruksi.


"Mengerjakan enam paket yang masing-masing nilainya Rp 5 miliar dibandingkan 1 paket senilai Rp 30 miliar akan lebih efesien yang nilainya lebih besar. Direncanakan, tahun depan nilai paketnya akan dinaikkan menjadi di atas Rp 30 miliar," ujar Taufik.


Saat ini, paket yang nilainya di atas Rp 30 miliar dikerjakan badan jasa kontruksi berkualifikasi besar. Adapun paket dengan nilai Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar dikerjakan badan jasa kontruksi kualifikasi menengah dan nilai yang lebih kecil dari itu dikerjakan badan jasa kontruksi berkualifikasi kecil.


Taufik menambahkan, dengan nilai paket yang lebih besar, diharapkan badan penyedia jasa kontruksi kualifikasi kecil dan menengah dapat berinvestasi dalam bidangperlengkapan dan peralatan, seperti membeli alat berat. Dengan demikian, bisa memiliki daya saing di sektor jasa kontruksi.


Secara terpisah. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pemilik Alat Kontruksi Seluruh Indonesia Sjahrial Ong mengatakan, saat ini pengajuan kredit untuk pembelian alat berat baru menjadi lebih sulit. Terlebih lagi, bunga kredit yang harus ditanggung juga masih tinggi. Padahal, sektor pertambangan sedang lesu.


"Para perusahaan pembiayaan dan perbankan jadi sangat hati-hati dan kurang berminat untuk mendanai pembelian alat berat tanpa kejelasan proyek. Mereka meminta tambahan jaminan sebagai syarat," kata Sjahrial.


Per Desember 2014, kredit bank umum untuk sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 141.824 triliun.